PERANAN KOMISI INDEPENDEN PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK (KIP3) DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI PADA KECAMATAN LOKSADO, DAHA UTARA DAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)
Abstract
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan secara snowball sampling sehingga data yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh langsung dari nara sumber sebagai informan dan data sekunder berupa dokumen, buku, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KIP3 yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah relevan sebagai pengawasan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. KIP3 sebagai suatu instrumen pengawasan memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran pengawasan KIP3 juga dapat mendorong terciptanya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) di daerah dan berdampak pada peningkatan prosefesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa dalam proses rekrutmen anggota KIP3 belum dilaksanakan secara transparan dan tidak dilakukan seleksi secara terbuka. Demikian pula dalam pelaksanaan tugasnya, KIP3 belum dilengkapi dengan standar pengawasan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman atau acuan kerja bagi KIP3.
Kata Kunci : Peranan, KIP3, Pengawasan, Pembangunan.
Full Text:
PDFReferences
Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:
Ginandjar. 1994. Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta, LP3ES.
Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen (Edisi 2), BPFE. Yogyakarta,
Horton, B. Paul dan Chester L. Hunt. 1999. Sosiologi. Diterjemahkan oleh Drs. Aminuddin Ram, M. Ed dan Dra. Tita Sobari. Erlangga, Jakarta
Komaruddin, 1992. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta : Bumi Askara
Kuncoro, 2004. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
LAN RI, 2004, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta
Lukman, Sampara. 2008, Manajemen Kualitas Pelayanan. STIA LAN Press, Jakarta
Miles Matthew B, Huberman A. Michael, 1992. Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta
Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. PT. Bumi Aksara, Jakarta
Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
Muluk, M. R. Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem). Bayumedia Publishing. Malang
Ndraha, Taliziduhu. 1982. Pengembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jilid I. Yayasan Karya Darma IIP, Jakarta
Poerwadarminta, W.J.S. 1985. Kamus Bahasa Indonesia. PN. Balai Pustaka, Jakarta
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, dalam Prespektif Rancangan Penelitian, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta
Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Siagian, Sondang P. 1990. Administrasi Pembangunan. Bumi Aksara, Jakarta
Sinambela, Lijan Poltak. Transformasi, 2006. Pelayanan Publik : teori, praktik dan implementasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta
Situmorang, Viktor M. dan Juhir, Jusuf. (1994). Pengawasan. Gunung Agung. Jakarta
Slamet, Margono. 1995. Mahasiswa dalam Pembangunan. UNILA. Bandar Lampung
Soekanto, Soerjono. 2002, Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
---------- 1990. Sosiologi: Suatu Bunga Rampai. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:
Sugiyono, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta. Bandung
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta
-------- 1994. Perencanaan Pembangunan. CV. Haji Masagung, Jakarta
-------- 2001. Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta
Toha, Mifta. 1985. Administrasi Kepegawaian. Ghalia Indonesia. Jakarta
Utomo, Tri Widodo. 1998. Administrasi Pembangunan. Lembaga Administrasi Negara. Bandung
Wrihatnolo, Randy R dan Nugroho D, Riant, 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan. PT Elex Media Komputindo, Jakarta
Wahyudin, Muhammad. 2010. Fungsi Pengawasan Administrasi Pembangunan. Makalah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas Makasar
Peraturan Perundang-undangan
Kompilasi Undang-undang Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah. 2005. PT Mandhakakya Indonesia Muda, Jakarta
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2006. Sekretariat Jenderal MPR RI
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Article Metrics
Abstract view : 292 timesPDF - 182 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License Pengunjung