OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)

Eddy Rahmawan

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, faktor-faktor mempengaruhi dalam optimaliasi pemungutan, dan memberikan solusi atas faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Limpasu  Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi/kepustakaan. Lokasi penelitian di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunana di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai dalam peningkatan pendapatan daerah belum mencapai dari target yang diharapkan, Ini disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kurang efisiennya pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada. Dalam  pelaksanaan pemungutan pajak tersebut para aparat atau fiskus menemui faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik itu yang datang dari wajib pajak ataupun dari petugas pajaknya serta kejelasan dan kepastian hukum.       

Disarankan kepada Kecamatan Limpasu agar memaksimalkan sosialisasi/penyuluhan mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, terutama mengenai pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajibannya, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pemungut pajak, Transparansi mengenai proses pelaksanaan tugas dan penggunaan penerimaan pajak dan pelaksanaan penegakkan hukum dan penerapan kebijakan terkait upaya optimalisasi pemungutan PBB melalui persyaratan administratif yang mewajibkan pencatuman lunas PBB dalam setiap pelayanan.

 

Kata Kunci : Optimalisasi , Pemungutan,  Pajak Bumi dan Bangunan.

Full Text:

PDF

References


Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.

Bagir Manan. 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

Brotodihardjo, Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Keempat. Refika Aditama. Bandung.

Hasibuan, S.P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.

HAW. Widjaja, 2004. Penyelenggaraan otonomi Di Indortesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Koemaruddin. 1993. Ensiklopedia Manajemen. Bumi Aksara. Jakarta

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RF). 1994. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II. Masagung. Jakarta

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).LAN BPKP RI. Jakarta.

Mardiasmo.1997. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Yogyakarta.

Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara. Jakarta.

Moenir, HAS. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Cetakan Ketujuh. Bumi Aksara. Jakarta

Poerwadarminta, W.J.S. 1997. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta

Riwu Kaho, Josef. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.

Soemitro, Rochmat. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi). Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Unpar Press. Bandung.

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Suharno. 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan. Perpustakaan Nasional. Jakarta.

Syamsi, Ibnu. 1994. Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen; Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.

Tjiptono, Fandy. 2001. Manajemen Jasa; edisi Kedua. Andi. Yogyakarta.

Winardi. 1996. Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia. Mandar Maju. Bandung

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

www.pajak.go.id/belajar-pajak

www.detikfinance.com/seputar-sistem-pemungutan-pajak-indonesia


Article Metrics

Abstract view : 5073 times
PDF - 5711 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International LicenseFlag Counterjoomla
analytics Pengunjung