KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA
Abstract
Studi dalam penelitian ini mengenai Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kinerja Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia ? (2) Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa (1) Kinerja pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia di bidang pendidikan belum maksimal terlihat belum tuntasnya realisasi kinerja buta aksara pada tahun 2009 yang direncanakan dalam rencana strategis. (2) Kinerja pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia di bidang kesehatan belum tercapai dengan terlihat gagalnya realisasi kinerja program yang telah direncanakan melalui rencana strategis terlihat Angka Harapan Hidup masyarakat Kalimantan Selatan masih sangat rendah dan dibawah target nasional. (3) Tidak tercapainya Kinerja Pemerintah tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor Anggaran, faktor realisasi program dan faktor politik.
Kata Kunci: Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Manusia
Full Text:
PDFReferences
Andrea Christy, Fhino dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Makalah. Disampaikan dalam Konferensi Nasional UKWMS. Surabaya 10 0ktober 2009.
Arikunto, Suharsimi. 1998. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta
Berek, Fridolin, 2006, Kumpulan Modul: Pendidikan Politik Anggaran Bagi Warga, BIGS dan Yayasan TIFA, Jakarta.
BPS, Kaliamantan Selatan Dalam Angka Berbagai Edisi.
------, Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Kalimantan Berbagai Edisi
BPS-Bappenas-UNDP, 2001. Indonesia Human Development Report 2001. Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.
------------------------------, 2004. National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Finanncing Human Development in Indonesia. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.
Brata, Aloysius Gunadi, 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Dwi Bastias, Desi, 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Skripsi
Fathur Rahman, Politik Anggaran Pendidikan Yang Minus Keberpihakan, Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 2 Nomor 1 Februari 2011
Gilcken, J, 1999, Effective Public Involvement In Public Decisions, dalam Science Communication Journal, Vol. 20 (3).
Gujarati, Damodar, 2003. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga.
Guritno Mangkoesoebroto, 1997, Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta
Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta
Hardojo, Antonio Pradjasto dkk, 2008, Mendahulukan Si Miskin, LKiS, Yogyakarta.
Harun, Amrullah dan Pan Budi. 2006. Indikator Makro Sosial-Ekonomi sebagai Pengukuran Kinerja Daerah: Kasus Kabupaten Bangka.
Kaho, Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Keban, Yeremais T. 1995. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Fisip UGM
Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi,Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Kuriata Ginting S., Charisma, 2008, Analisis Pembangunan Manusia Di Indonesia, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Tesis
Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?. World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank.
Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat.
Moleong, Lexi J. 1998. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
Musgrave, Richard A.1993. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5, Jakarta: Erlangga
Nasution, Abdul Aziz, 2010, Analisis Dampak Realisasi APBD terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Binjai, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Skripsi.
Ndraha, Taliziduhu. 1997. Budaya Organisasi, Jakarta: Rineka Cipta.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
Pratikno. 2005. Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah, dalam Haris,
Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2002. Economic Growth and Human Development in Latin America. Cepal No. 78. The UN Economic Commission for Latin America and the aribbean (ECLAC). Diakses dari: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/19952/lcg2187i-Ranis.pdf 12/02/2011 4:57 PM.
Rasyid, Ryaas. 1997a. Makna Pemerintahan, Jakarta: Yasrif Watampone.
------------------. 1997b. Birokrasi Pemerintahan & Politik Orde Baru. Jakarta: Yasrif Watampone
Rinusu dan Sri Mastuti, 2003, Panduan Praktis Mengontrol APBD, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Kantor Perwakilan Indonesia dan Civic Education and Budget Transparency Advocacy (CiBa), Jakarta.
Rukmini, Mimin dkk, 2006a, Editor: Buni Yani, Pengantar Memahami Hak Ekosob, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, Jakarta.
Rukmini, Mimin dkk, 2006b, Editor: Buni Yani, Pemenuhan HAM Pendidikan dan Kesehatan di Daerah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, Jakarta.
Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
Sulton Mawardi dan Sudarmo Sumarto, Lembaga Penelitian SMERU, 2003.
Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik; Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit Andi
Syaiful. 2008. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
Syamsuddin (2005). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press.
Syaukani. 2005. Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Implementasi Otonomi Daerah, dalam Haris, Syamsuddin (2005). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta:LIPI Press.
Tatag Wiranto, Lokakarya Tukar Pengalaman Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, Denpasar, 2-4 Agustus 2004.
Todaro, Michael P., 2006. Pembangunan Ekonomi: Di Dunia Ketiga Edisi 9, Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Article Metrics
Abstract view : 571 timesPDF - 438 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License Pengunjung