PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTABARU TENGAH
Abstract
Partisipasi masyarakat Kelurahan Kotabaru Tengah dalam perencanaan pembangunan yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan pembangunan dan menangani permasalahan di Kelurahan Kotabaru Tengah. Namun yang menjadi pertanyaan apakah partisipasi masyarakat tersebut telah sesuai dan dapat mencarikan solusi dalam menangani permasalahan yang ada serta merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhkan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbangkel di Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, pelaksanaan musrenbangkel telah sesuai dengan pedoman dan sasaran yang ditetapkan dimana dalam pelaksanaanya terbuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan di kelurahan melalui aktor-aktor masyarakat. Kedua, Bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel Kotabaru Tengah pada tahun 2013 dari segi kehadiran peserta sudah representatif. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sudah bersifat dua arah, dalam pemberian informasi sudah mulai diberikan jauh-jauh hari namun pemberitahuan secara formal masih terbatas dengan waktu. Masyarakat terlibat dalam proses penyusunan/perumusan kegiatan perancanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah, namun tidak ada sarana dalam melakukan kontrol dan pengawasan bagi masyarakat dalam Musrenbangkel. Masyarakat telah dapat memberikan usulan sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan mereka, dalam penentuan skala prioritas ditentukan oleh peserta rapat dengan tim pelaksana Musrenbangkel dalam diskusi. Pengambilan keputusan realisasi kegiatan tetap ditangan pemerintah, akan tetapi masih minimnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah. Ketiga, peran pemerintah dalam dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanan Musrenbangkel memiliki peran sebagai regulator untuk melahirkan kebijakan-kebijakan dan mekanisme-mekanisme perencanaan yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat serta untuk menciptakan ruang partisipasi. Sementara itu peran pemerintah kecamatan berfungsi sebagai motifator, fasilitator, monitoring dan evaluasi. Pemerintah kelurahan dalam musrenbangkel sendiri berperan sebagai sosialisasi dan pelaksana musrenbang kelurahan.
Kata Kunci: Partisipasi, Musyawarah, Perencanaan
Full Text:
PDFReferences
Abe, Alexander. 2001. Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
---------------------. 2002 Perencanaan Daerah partisipatif. Amanah, Solo.
Adimiharja, Kusnaka dan Hikmat, Harry. 2003. Participatory reseach appraisal (pengabdian dan pemberdayaan masyarakat). Humaniora, Jakarta
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Ahmad, RivalG. 2003. Dari Parlemen ke Ruang Publik Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif dalam JENTERA Journal Hukum. Edisi ke 2, Jakarta.
Budiarjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Commonwealth Foundation. 1999. Citizen and Governance:Civil Society in the New Millenium, The Commonwealth Foundation, London.
Conyers, Diana. 1992. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Creswell, John W. 1994. Research Design; Qualitative & Quantitative Approach, Sage Publication Inc, California.
Dendi, Astia dan Roesman, Arief. Diagnosa dampak Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Terhadap Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Beberapa Rekomendasi, Makalah yang disampaikan pada Perform’s National Conference di Bali, 6-8 Desember 2004
Eko, Sutoro. 2005. Orde Partisipasi; Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran, Perkumpulan Prakarsa, Jakarta.
Evans, Peter. 1996. Government Action, Social Capital and Development: Reviewing the Evidence on Synergy, World Development 24:6
Frederickson, H. George. The Spirit Of of Public Administration, Jossey-Bass Inc. Publisher, San Fransisco, California.
Gaventa Jhon dan Valderama C. 2001. Mewujudkan Partisipasi-21: Teknik Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21, The British Council.
Giddens Anthony, 1999, The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Social, (terjemahan), Gramedia. Jakarta.
------------------------, 1986, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Karya Tulis Marx, Durkheim dan Weber, UI Press, Jakarta.
Goetz, A.M dan J. Gaventa, 2001, From Consultation to Influence:Bringing Citizen Voice and Client Focus into Service Delivery, IDS Working Paper 138.
Hikmat, Harry, 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama Press, Bandung.
Huntington P. Samuel dan Nelson M. Jhon, 1984, Partipasi Politik: Di Negara Berkembang, Sangkala Pulsar. Jakarta.
Islamy, M. Irfan, 2004. Membangun Masyarakat Partisipatif, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 4 (2). Malang.
Ida, Laode. 2002. Otonomi Daerah dalam Interaksi Kritis Stakeholder. Pusat Studi Kawasan (PSPK), Jakarta.
Moleong, Lexy J. 2003. Metode Penelitian Kualitatif. : PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Muluk, Khairul. 2006. Desentralisasi Pemerintahan & Daerah. PT. Bayu Media. Malang.
Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. PT. Rineka Cipt. Jakarta
Nierras, R, Bishop, E, Abao, C and Rose Millianos, K. 2002, Making Participatory Planning in Local Governance Happen, uppublished mimeograph, Logolinl, IDS, UK.
Patilima, Hamid, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
Prasetyo, Ridho. 2006. Tesis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, Universitas Brawijaya. Malang.
Prasojo, Eko, 2004. People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 4 (2).
Prijono, Onny S dan Pranarka A.M.W. 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. CSIS. Jakarta.
Putra, Fadillah. 2005. Kebijakan Tidak Untuk Publik, Resist Book. Yogyakarta.
Purnamasari, Dewi. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, Universtas Indonesia. Jakarta.
Purnomo, Albertus Nurtaji. 2005. Partisipasi Masyarakat Perdesaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Universitas Brawijaya. Malang.
Riyadi, dan Supriyadi B, Deddy, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia, Jakarta.
Sadu Wasistiono. 2006. Pasang Surut Otonomi Daerah- Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Yayasan Tifa. Jakarta.
Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong. 2009, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
Saiful, Arif. 2000. Menolak Pembangunanisme, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Sembodo, Heru. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Universitas Barawijaya. Malang.
Siagian, Sondang P, 2003, Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya, PT Bumi Aksara, Jakarta.
Siregar. I. 2001, Tesis Penanggulanagn kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, Universitas Indonesia, Depok.
Soekanto, Soejono, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. PTRaja Grafindo Persada, Jakarta.
Suharto, Edi. 2005. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Refika Aditama. Bandung.
Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan. Impac, Jakarta.
Susanto, Hari & Asep S. 2000. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat). PT. Sarbi Moerhani Lestari, Bogor.
Syamsi, Ibnu. 1986. Pokok-pokok Kebijaksanaan Perencanaan dan Pemrograman dan Penganggaran pembangunan Tingkat Nasonal dan Daerah. CV. Rajawali, Jakarta.
Thubany H.S., Amir I., Muhimmudin, 2004, Partisipasi Semu: Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa, Bina Swagir-CSSP, Tuban.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung. Jakarta.
-------------------------------- 2001, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
-------------------------------- 2002, Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani, LAN Jakarta.
United Nation Centre for Regional Development Planning (UNCRD). 1988. Training Modules Local Social Development Planning, Vol 2 : Techniquess. Nagoya Japan.
Woolcock, Michael dan Deepa Narayan, 2000, Social Capital; Implication for Development Theory, Research and Policy. The World Bank Research Observer. Cary: Aug 2000.Vol.15.
Yunan, Muhammad, 2003 Tesisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, Universitas Brawijaya, Malang.
Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Undang-undang No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Indonesia Jakarta.
Undang-undang No17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-undang No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 dan Menteri Dalam Negeri No. 050/166/SJ/2005 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.
Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ tanggal 14 Februari 2006 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2006.
(www.ids.ac.uk_logolink_resources) IDS
(http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.html), World Bank
(http://www.worldbank.org/poverty/capital), World Bank
Article Metrics
Abstract view : 6358 timesPDF - 7455 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License Pengunjung