PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS CIPTA KARYA, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan)

Muhammad Zuhriansyah

Abstract


Penelitian ini meneliti bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD terkait dengan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Key informan pada penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru, Kepala Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan, Camat Pulau Laut Utara, Kepala Desa Baharu Utara, Para Ketua Rukun Tetangga Desa Baharu Utara dan Masyarakat Desa Baharu Utara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan reduksi data, display data, dan konklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD terkait dengan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan secara konvensional dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang dengan tahapan sosialisasi oleh Bappeda mengenai pelaksanaan Musrenbang sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang merupakan input dalam perencanaan pembangunan. Tahap berikutnya adalah dilaksanakannya Musrenbangdes yang memuat usulan dari masyarakat desa, yang hasilnya akan masuk ke dalam Musrenbang Kecamatan. Kemudian Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan akan hadir dalam forum SKPD untuk rekonsiliasi usulan yang ada dengan petugas kecamatan agar usulan dipilah dan diteliti secara teknis agar tidak tumpang tindih dengan program yang akan dilaksanakan di kabupaten atau usulan itu sudah masuk dalam APBDesa, atau gapura saijaan atau CDCSR atau yang lainnya. Hasilnya akan masuk dalam Musrenbang Kabupaten yang hasilnya tertuang dalam KUA-PPAS. Hasilnya akan diperiksa oleg DPRD Komisi 3 dan kemudian dibuat RKA yang akan menjadi Raperda APBD. (2) Hal yang tidak terlepas dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam anggaran terutama terkait dengan program pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru adanya proses bargaining (tawar-menawar) karena adanya berbagai tuntutan yang muncul dan bisa saja bentrok karena keterbatasan pendapatan daerah, misalkan adanya program inisiatif kepala daerah dengan usulan bawaan dari anggota legislatif hasil dari kegiatan reses atau jaring asmara yang mereka lakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi aspirasi masyarakat adalah adanya keterbatasan anggaran, kepentingan politik, dan kualitas usulan.

 

Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, APBD

Full Text:

PDF

References


Abdul Wahab, Solichin 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

_______ 1998. Analisis Kebijaksanaan Publik, Konsep, Tipologi Penelitian, dan Strategi Pemanfaatannya, FIA UNIBRAW, IKIP, Malang.

Abe, Alexander, 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif, Pondok Edukasi, Solo.

Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. Holt Rinehart and Winston.

Bryant, Corralie, Louise G. White. 1989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta.

Cohen, John dan Norman T. Uphoff. 1977. Rural Development Participation: Concepts, Measures for Project Design, Development Monograf number 2. Rural Development Committee Center for International Studies, Cornell University.

Darudono, Dodot, 2002. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pendukung Pembangunan Desa (Sustu Studi di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar), Unibraw Malang.

Dunn, William, N, 2000. Public Policy Analysis: An Introduction, sebagaimana diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,

Dusseldorp, D.B.W.M. and J.M. Van Staveren. 1980. Framework for Regional Planning in Developing Countries. Netherlands: International Institute for Land Reclamation and Improvement.

Dye, Thomas, R, 1972, Undestanding Public Policy, Prentice hall,Inc, Englewood Cliffs, New jersey.

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy, Texas A & M University, Congressional Quarterly Press.

Grindle Merilee S.dan. Thomas. John W 1991. Public Choices and Policy Change.The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London

Goulet, Denis. 1989, Participation in Development : New Avenue, World Development, Vol. 17 No. 2.

Hoessein, Benyamin. 1998. Otonomi dan Pemerintahan Daerah: Tinjauan Teoritik, dalam R. Siti Zuhro: Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan, PPW-LIPI, Jakarta.

Huntington,.Samuel, P. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta.

Islamy, M. Irfan. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara Jakarta.

_______ 2004. Membangun Masyarakat Partisipatif. Dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.

Jenkins, W.I., 1978. Policy Analysis, Martin Robertson, Oxford.

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijaksanaan Publik (Publik Policy), Terjemahan Ricky Ismanto. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertimbuhan dan Pemerataan. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Korten. D.C& Sjahrir, 1987. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, yayasan obor Indonesia.

Lineberry, Robert L. 1978. American Public Policy, Harpen Z. Row, New York.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman 1987. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi, UI Press, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Bandung.

Moekijat. 1993. Teori Komunikasi, Mandar Maju. Bandung

Mubyarto, 1996, Membina Ilmu Ekonomi Pertanian, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta.

Muluk, Khairul, M.R, 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing Malang.

Nasution Zulkarimen, 2004. Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1990. Pembangunan Masyarakat mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta.

Nogroho Iwan & Rochmin Dahuri. 2003, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. LP3ES Jakarta.

Peter Hagul, 1992. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan Dian Desa Yogyakarta.

Rahardjo, M. Dawam. 1988. Mulai Berguru Dari Rakyat, dalam Robert Chambers : Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang, Terjemahan Pepep Sudradjat, LP3ES, Jakarta.

Riggs, F.W. 1988. Administrasi Negara Berkembang, Teori Masyarakat Prismatis, Terjemahan Yasogama, Radjawali, Jakarta.

Setyodarmodjo, Soenarko H. 2000. Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Airlangga University Press, Jakarta.

Siedentopf, Heinrich, 1989. Decentralization for Roral Development: Government Approaches and People’s Initiative in Asia The Pacific, Planning and Administration Asia and Pacific Special IULA, Vol. 16 Number 2.

Sjahrir & Korten. D.C 1987, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia.

Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif, Kanisius, Yogyakarta.

Surjadi, Drs, M.A, Ph.D. 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Mandar Maju Bandung.

Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaya, 1980, Pengantar Pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Gunung Agusng Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yin, Robert K. 1997. Studi Kasus: Desain dan Metode, Terjemahan M. Djauzi Mudzakir, Raja Grafindo Persada, Jakarta.


Article Metrics

Abstract view : 578 times
PDF - 592 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International LicenseFlag Counterjoomla
analytics Pengunjung