PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Abstract
Implementation of diversion by a public prosecutor children, nowadays the mechanism is based on Law of The Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System. Further provisions concerning the guidelines for the implementation of diversion, ordinances, and coordinate the implementation of diversion stipulated on Indonesian Republic Government Regulation Number 65 in 2015 on the guidelines for the implementation of diversion and treatment of children who are aged 12 years. But the problem until now has not drawn up internal rules to the public prosecutor in the form attorney General of The Republic of Indonesia regulation as the basic for the implementation of the mechanism reffered versioned on Indonesian Republic Government Regulation Number 65 in 2015 on the guidelines for the implementation of diversion and treatment of children who are aged 12 years. The importance of internal rules as the basic for the public prosecutor in the executing diversion, as the uniformity of implementation of the diversion by a public prosecutor children across Indonesia, in order to avoid differences in the implementation mechanisms of diversion, which is still based instruction each child’s direct leadership prosecutor, who do diversion. Further in praction, there are differences in the implementation mechanisms of diversion by a children public prosecutor in Indonesia which resulted in the implementation of the goal of diversion has not been maximally as aspired is to keep children who are dealing with the law, from the adverse effects of the criminal justice system.
Keywords : diversion, juvenile criminal justice system, public prosecutor children
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Abdussalam, H.R. dan Adri Desasfuryanto. 2014. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : PTIK.
Koesno, Adi. 2014. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang : Setara Press.
Astarini, Dwi Rezki Sri. 2013. Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan. Bandung : Alumni.
Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung : Bina Cipta.
Chazami, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada.
Djamali, R. Abdoel. 2003. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada.
Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Effendi, Tolib. 2013. Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : Rajawali Press.
Hamzah, Andi. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
Harahap, Yahya. 2014. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta : Sinar Grafika.
Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
Hidayat, Bunadi. 2010. Pemidanaan Anak Dibawah Umur. Bandung : Alumni.
Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mahfud MD, Moh. 2010. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Jakarta : Sinar Grafika
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta
Muhjad, Hadin M. dan Nunuk Nusrawdani. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta : Genta Publishing.
Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
-------------------, Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni
Mulyadi, Lilik. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung : Alumni Bandung
--------------------. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus. Bandung : Alumni Bandung.
Prakoso, Abintoro. 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
Pangaribuan, Luhut M.P. Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan). Papas Sinar Sinanti : Jakarta
Prodjohamidjojo, Martiman. Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHAP. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.
Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
DOI: http://dx.doi.org/10.32801/damai.v1i2.1787
Article Metrics
Abstract view : 1016 timesPDF - 4829 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Badamai Law Journal
ABSTRACTED & INDEXED BY:
1. DIMENSIONS
2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL WORLD OF JOURNALS
3. GARUDA
The work published in Badamai Law Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
