KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI INDONESIA
Abstract
Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Bagaimana Pembentukan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Bagaimana implikasi hukum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap asuransi kesehatan swasta di indonesia. Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskripsi yaitu memberikan paparan atau gambaran mengenai pembentukan program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan menemukan bagaimana implikasi hukum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap asuransi kesehatan swasta di Indonesia. adapun hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan ada juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur. Setelah semua bahan dari berbagai literatur serta bahan penelitian terkumpul maka bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis.
Menurut hasil dan penelitian tesis ini menunjukan bahwa pertama: pembentukan program badan penyelenggara jaminan sosial khususnya kesehatan merupakan amanat dari undang-undang dasar. Kedua: implikasi hukum terhadap asuransi kesehatan swasta di Indonesia adalah Negara melakukan monopoli terhadap asuransi kesehatan di Indonesia.Keywords
References
NS. Ta’adi. 2010. Hukum Kesehatan:pengantar menuju perawat profesional. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
R. Hapsari Habib Ractmat. 2013. Percepatan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Moh Hatta. 2013. Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik. Yogyakarta: Liberty.
Wiku Adisasmito. 2013. Perancangan naskah Akademik dan Kebijakan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
Bahder Johan Nasution. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju.
Adidasmito. 2008. Analisis Perjalanan Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Jakarta: UI Press
Dep. Hubungan Masyarakat. 01 april 2014. BPJS Kesehatan Kerja Sama Damandiri dan BKKBN Sosialisasi Program JKN. (http://faskes.bpjs-kesehatan.go.id), diakses 10 november 2015.
Bedjo Santoso http://sanbed.blogspot.co.id /2010/08/kajian-proses-kebijakan.html. diakses tanggal. 18 Desember 2015
pengujian uu bpjs terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (keterangan ahli dalam sidang pengujian uu bpjs di mkri tanggal 10 februari 2015) dr. muchamad ali safa’at, s.h., m.h. http://safaat.lecture.ub.ac.id, diakses 20 november 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.32801/damai.v2i2.4332
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Badamai Law Journal
ABSTRACTED & INDEXED BY:
1. DIMENSIONS
2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL WORLD OF JOURNALS
3. GARUDA
The work published in Badamai Law Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.










