PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI PEER TO PEER LENDING

Azmi Aulia Rahmi

Abstract


Konsumen layanan P2P lending perlu mendapatkan perlindungan hukum atas kasus gagal bayar yang menimbulkan akibat hukum terhadap cara-cara penagihan yang dilakukan penyelenggara yaitu menyalahgunakan data pribadi konsumen, hal ini menjadikan belum terpenuhinya hak-hak konsumen dalam layanan P2P lending. Kemudian bentuk perlindungan konsumen pengguna P2P lending yang menggunakan data pribadi sebagai jaminan adalah pihak pemberi pinjaman atau penyelenggara berkewajiban menjaga kerahasiaan data konsumen sejak data diperoleh sampai data dimusnahkan, dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi  harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Keywords


Perlindungan Konsumen, Perjanjian Pinjam-Meminjam, P2P Lending.

References


Abrori, Fajar. 2019. Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster ‘Siap Digilir’9.(Online). https://www.liputan6.com/regional/read/4022781/perempuan-solo-korban-pinjaman-online-dilecehkan-dengan-poster-siap-digilir. Diakses Pada 30 September 2019.

Ardela, Fransiska. Ayo, Kenali Fintech P2P Berbasis Agunan Di Indonesia. (Online)https://www.finansialku.com/p2p-berbasis-agunan/amp/ Diakses Pada 10 april 2020.

Hafidah, Noor. 2017. Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Hartanto, Ratna. Juliyani Purnama Ramli. 2018. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti Kata Invois. https://kbbi.web.id/invois. Diakses Pada 10 April 2020

Manggalani, RR Ukirsari. Lintang Siltya Utami. 2018. Heboh Soal Aplikasi Rupiah Plus,IniYangPerluDiwaspadai.(Online).https://www.suara.com/tekno/2018/07/03/191500/heboh-soal-aplikasi-rupiah-plus-ini-yang-perlu-diwaspadai. Diakses Pada 12 Januari 2020.

Marfistasari, Anik. Ennys Kurniawati, Badzlina Putri Indraswati. 2019. Paten Terhadap Aplikasi Program Komputer Berbasis Financial And Technology Di Indonesia. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3. No. 1. Universitas Narotama Surabaya.

Njatrijani, Rinitami. 2019. Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia. Dalam Jurnal Diponegoro Private Law Review. Vol. 4 No. 1.

Pardana, I Nyoman Adi. Sihabudin. Dhiana Puspitawati. Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 4. No. 2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahmayani, Nuzul. 2018. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. Dalam Pagaruyuang Law Journal. Vol. 2 No. 1.

Syaifudin, Arief. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No. 4 Vol. 26.

Syarpani, Mahendra Putra Kurnia & Safarni Husain. 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Dalam Jurnal Beraja Niti. Vol.3. No. 6. hlm. 6.

Setyowati, Desy. 2019. OJKdan Asosiasi Angkat Tangan Soal Korban Fintech Ilegal (Online). Https://katadata.co.id/berita/2019/07/26/ojk-dan-asosiasi-angkat-tangan-iklan-wanita-rela-digilir-korban-fintech-ilegal. Diakses Pada 17 Februari 2020.

Usman, Rachmadi. 2016. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, Raden Ani Eko. Bambang Eko Turisno. 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No. 3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

POJK No. 1 Ttahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP)

PBI No.19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peratutan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19 Tahun 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial

Peratutan Anggota Dewan Gubernur No. 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial

POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

POJK No.18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan




DOI: http://dx.doi.org/10.32801/damai.v5i2.9782

DOI (PDF (Bahasa Indonesia)): http://dx.doi.org/10.32801/damai.v5i2.9782.g6752

Article Metrics

Abstract view : 191 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 80 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

 

Flag Counter

 

Creative Commons License

Badamai Law Journal by Universitas Lambung Mangkurat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/blj.