KEDUDUKAN, KONSEP DAN KEBERLAKUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rizaldi Nazaruddin

Abstract


Kedudukan perjanjian kerja bersama posisinya lebih tinggi dari perjanjian kerja dan peraturan perusahaan dan lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan, serta menjadi komponen penting dalam hubungan industrial, selanjutnya konsep perjanjian kerja bersama sangat individual dibandingkan dengan kesepakatan kerja bersama (KKB) yang mengutamakan kepentingan bersama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberlakuan perjanjian kerja bersama memberikan ketidakpastian hukum dengan adanya konflik norma antara perjanjian kerja bersama perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28/2014 bertentangan dengan perjanjian kerja bersama perspektif UU No. 13 /2003. Hal ini juga menimbulkan kekaburan hukum dengan dua tafsir berbeda yang mengarah kepada perselisihan hubungan industrial yakni masa keberlakuan perjanjian kerja bersama yang memiliki batas waktu dan masa keberlakuan perjanjian kerja bersama yang tidak memiliki batas waktu.

Keywords


Perjanjian Kerja Bersama, Hubungan Industrial, Tenaga kerja.

References


Anugroho, Adhi, et al. 2017. Analisis Yuridis terhadap asas efesiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47. Badan Penerbit FHUI Depok.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. 2002. Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) dan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial (RUU PPI) Tahun Sidang 2002-2003. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Jakarta: DPR RI.

Djumadi. 1995. Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

________. 2008. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Elly, M.S. 2005. Panduan Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Islamey, A. 2011. Penerapan Demokrasi Pancasila. Jurnal ilmiah-PKn. STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Khakim, Abdul. 2017. Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Miru, Ahmadi. 2010. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prakoso, Abintoro. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim. 2012. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Rajawali Pers.

Susanto, Nur Agus. 2014. Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST”: Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3.

Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Uwiyono, Aloysius, et al. 2014. Asas-Asas Hukum Perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers.




DOI: http://dx.doi.org/10.32801/damai.v5i1.9974

DOI (PDF (Bahasa Indonesia)): http://dx.doi.org/10.32801/damai.v5i1.9974.g6801

Article Metrics

Abstract view : 119 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 1766 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

 

Flag Counter

 

Creative Commons License

Badamai Law Journal by Universitas Lambung Mangkurat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/blj.