ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN KPH DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT

Gusti Hardiansyah

Abstract


Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji permasalahan dalam menyongsong pembangunan KPH Kabupaten Ketapang, (2) mengetahui peran antara pengelola KPH dengan stakeholder lain dalam pembangunan KPH. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif dan SWOT.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan KPH terhambat disebabkan antara lain karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, belum adanya dukungan PERDA, dan adanya klaim lahan oleh masyarakat. Adapun stakeholder yang terlibat dalam pembangunan KPH Kab. Ketapang antara lain adalah Dishut propinsi dan kabupaten, BPDAS, LSM, universitas, masyarakat, Bappeda, calon KPH sendiri dan dunia usaha yang akan mendukung pembangunan KPH dalam aspek ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi yang diperlukan dalam pembangunan KPH Kab.Ketapang  adalah (1) Pemanfaatan kekuatan masyarakat dan pemanfaatan lahan dalam upaya memenuhi permintaan kayu, misal HTR dan HD di kawasan HP, (2) Akademisi dan LSM membantu menyusun draft rancangan rencana pengelolaan KPH dan Draft rancang bangun diselaraskan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan kayu pertukangan. Ekowisata, one village one product dan carbon market.

Kata kunci:  Pemangku kepentingan/Stakeholder, implementasi, masalah dan pembangunan KPH


Full Text:

PDF

References


Bryson, JM. 2003. What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. A paper presented at the London School of Economics and Political Science. London.

Dishut Kalbar. 2007. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013.Pontianak.

Dishut Ketapang. 2012. Presentasi Menyongsong Era Kesatuanpengelolaan Hutan Di Kabupaten Ketapang. Ketapang

ElvidaYS dan Alviya. 2009. Kendala Dan Strategi Implementasi Pembangunan KPH Rinjani Barat. Puslitsosek-Dephut. Bogor. Tidak diterbitkan

Gubernur Kalimantan Barat. 2009. Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak

Kartodiharjo H. 2008. Kerangka Hubungan Kerja antar Lembaga Sebelum dan Setelah Adanya KPH: Upaya Peningkatan Investasi dan Efektivitas Pengelolaan Hutan. Laporan Project: Strengthening the Management Capacities in The Ministry of Forestry.

Lassa J dan Yus N. 2007. Stakeholder Analysis Dalam CBDRM : TOT BBDRM HIVOS Aceh Program. Aceh.

Prahasto H, Elvida YS dan I Alviya. 2008. Kajian Konsepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dalam Kerangka desentralisasi. (Laporan Hasil Penelitian Tahun 2007).Puslitsosek-DEPHUT. Bogor. Tidak diterbitkan




DOI: http://dx.doi.org/10.20527/jht.v13i1.1496

Article Metrics

Abstract view : 121 times
PDF - 77 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Hutan Tropis Indexed by :

    

 

Jurnal Hutan Tropis is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License