STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN DI DESA SOLAN KECAMATAN JARO PADA WILAYAH KPH TABALONG

Muhammad Noor Ikhlas, Ahmad Jauhari, Suyanto Suyanto

Abstract


The Permanent Production Forest (HP) area in the Tabalong Regency area has an area of ± 44,759 ha which is a forest area in the Tabalong KPH management area. The administrative designation of this Forest Area is in Solan Village, Jaro District. In this area there are problems related to conflicts over land use and claims in locations whose status is still production forest areas. The Solan Village area which is within the Permanent Production Forest (HP) area covers an area of 4,161.2731 ha. In some areas, the Solan Village community uses the area for housing, public facilities and plantations. The area of Solan Village which is outside the forest area is 87,377 ha. The results of the questionnaire showed that 50% of respondents were not aware of the government's determination of forest area status and the boundaries of forest areas in their area. The community considers that the land belongs to them because it has been owned for generations. For this reason, it is necessary to carry out mapping regarding area control conflicts and re-arrangement of forest area boundaries in the Tabalong KPH area which aims to inventory land control problems and community rights to forest areas as well as safeguard and protect designated forest areas. Socialization and the presence of officers are important components to bring awareness and understanding to the community about forests and forest areas, so that conflicts over control of forest areas can be eliminated.


Keywords


Solan; Forest; Community; Conflict; Knowledge.

Full Text:

PDF

References


Agni, Klintuni, Boedhihartono. 2017. Can community forests be compatible with biodiversity conservation in Indonesia. Land 6 (1) : 21

Departemen Kehutanan. 1990. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik indonesia tahun 1999 Nomor 167) Departemen Kehutanan, Jakarta.

Frastien, Dede. 2022. Perubuhan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah. UBELAJ, Vol.2. No.2.

Gamin., Nugroho, Bramasto., Kartodihardjo, Hariadi., Kolopaking, M. Lala., Boer, Rizaldi. 2014. Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Langkitan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 11(1) : 71-90.

Harnadi, Kartiko. 2018. Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Margosari dan Penyelesaiaannya Pada Kawasan hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu. Jurnal Cepalo 2 (2) : 85-92.

Kusmana, Cecep. 2011. Sumber daya hutan dan kehutanan di Indonesia. Forest Science and Technology 7 (4) :155-160

Kementerian Kehutanan. 2009, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.435/Menhut-II/2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provensi Kalimanta Selatan. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2012. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2013. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.99/Menhut-II/2013 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tabalong (Unit V). Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara. 2017. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara. 2018. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Jakarta.

Kurnia, Sandy., Hardiyanti, Marzellina., Prawira, A. Syailendra. 2021. Role in the Forest Village Community-Based Forest Management Sustainable Development. Journal of Judicial Review, Vol.23. No.1.

Laksemi. 2019. Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri). Jurnal Sylva Lestari, Vol. 7 No.2.

Lestari, Yuliannova. 2023. Mempromosikan kolaborasi dalam mendukung tata kelola hutan pendidikan yang berkelanjutan. Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan, Vol. 6. No.1.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.84/Menlhk- Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/ Menlhak/Setjen/Kum.I/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Jakarta

Nurlinda. 2018. Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan dan Pengaturannya. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Puspitasari, A. Setio., Saragih, J.R. Herlina., Navalino, A.D.R. 2019. Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi). Jurnal Ekonomi Pertahanan, Vol.5. No.1.

Rahim. 2013. Strategi Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan. Deepublish

Ramadhan, Ramli., Firmansyah, Deni., Waskito, Tri, Nugroho. 2022. Efektivitas dan kondisi kelembagaan dalam Program kehutanan sosial: studi kasus institusi komunitas hutan (LMDH) dusun, Unit pengelolaan hutan (KPH) Malang. Jurnal Sylva Lestari : Journal of Sustainable Forest 10 (1) : 141-154

Sutopo, B.H. 2006 Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 52.

Suriyadi, Mohammad. 2016. Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap Penataan Batas Kawasan Hutan di KPHP Model Banjar.Tesis. Program Pacasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Siregar. 2017. Analisis Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 14 (3) : 190-202.

Saputra, Joni., Dewata, Indang. 2019. Konflik Tenurial antara kedua belah pihak dalam unit implementasi teknis dari unit pengelolaan hutan Banjar di provinsi Kalimantan selatan. Journal Article 314 (1) : 012-027

Sukendra, Komang., Surya, A. Kadek. 2020. Instrumen Penelitian. Mahameru Press.

Syanurisma, Syarli. 2022. Hutan Desa di Jawa: Kebijakan Reforma Agraria – Perhutanan Sosial di Banyuwangi. Marcapada 1(2) :123-138

Tole, Lise. 2010. Reformasi awal: tinjauan tentang pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat di negara-negara tropis berkembang. Environmental Management 45 (6) :1312-1331

Thomas, Liya. 2018. The Forest Game: Field Experiments as a Means to Influence Mental Models. Journal Article, Vol. 1. No.2.

Wily, Liz, Alden. 2021. Challenging the State: Devolutionary Tenure Transitions for Saving and Expanding Forests. Human Ecology, Vol. 49. No.3




DOI: http://dx.doi.org/10.20527/jht.v12i4.21450

Article Metrics

Abstract view : 201 times
PDF - 259 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.