MANAJEMEN REGULASI KEUANGAN DAERAH: HAMBATAN PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI
Abstract
Artikel ini menggambarkan tentang manajemen regulasi sesuai dengan keuangan daerah, yang didasarkan pada pendekatan empiris dan pembuktian dari peran regulasi. Peran regulasi sebagai faktor antesenden implementasi sistem akuntansi dan konsekuensinya terhadap kinerja sistem informasi. Indikator manajemen regulasi yang ditinjau, seperti: (1) kejelasan sasaran (2) kelengkapan regulasi, (3) penerimaan regulasi dan (4) kemudahan untuk menerapkan. Pernyataan utama dalam paper ini bahwa, keberhasilan dalam pengelolaan regulasi keuangan daerah perlu dukungan manajemen dalam organisasi untuk mengatur kembali setiap peraturan dari pemerintah pusat dengan melakukan modifikasi. Melalui pendekatan ini memperoleh hasil berdasarkan implementasi yang dilakukan pada pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah memiliki kejelasan sasaran sebagai pedoman untuk pelatihan, untuk mendukung pelaksanaan peraturan keuangan daerah, dan kemudahan untuk menerapkan peraturan.
Kata kunci: Implementasi, Peran Regulasi, Peraturan Manajemen, Keuangan Daerah
Full Text:
PDFReferences
Azwar, Saifuddin, 2009, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Edisi ke 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2009, Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara Oleh BPK RI, TOT, Jakarta
Basuki, 2007, Pengelolaan Keuangan Negara, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta,
Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta,
____________ , 2009. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta,
Bouwens, J, and Abernethy M.A., 2000, The Consequences of Customization on Management Accounting System Design, Accounting, Organizations and Society, Vol. 25, pp 221-241
Colin, Scott, 2003, Speaking Softly Without Big Sticks: Meta Regulation and Public Sector Audit, Article: Law & Policy, Vol 25. No. 3, Juli 2003, pp 203-219
Effendi S Mohammad, 2009, Petunjuk teknis Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP), Tim Biro Hukum dan Organisasi Setjend Kemdiknas, Jakarta
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Edisi Revisi, Jakarta
------------------,2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat
Hassan Kamal Mustafa, 2008, Financial Accounting Regulations and Organizational Change: a Habermasian Perspective, Financial Accounting Regulation, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 4 No 3, pp 289-317
Hogwood, W Brian and Gunn, A Lewis, 1984. Policy Analysis For The Real World, Oxford University Press, New York,
Hopwood G Anthony, 2000, Understanding Financial Accounting Practice, Accounting, Organizations and Society 25, pp 763-766
Kam, Vernon, 1986. Accounting Theory, John Wiley & Sons, New York,
Lau, C, and Woodman R W, 1995, Understanding Organizational Change: A Schematic Perspective, Academy of Management Review, Vol. 38 No. 2
Mahmudi, 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
Mardiasmo, 2002. Assessing Accountability of Performance Measurement System and Local Government Budgetary Management, Gadjah Mada International Journal of Business, Vol 4, No 3,
Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Perera Hector and Baydoun Nabil, 2007, Convergence With International Financial Reporting Standards: The Case of Indonesia, Advances in International Accounting, Vol 20, 201-204
Perrin John, Likierman A, Holtham C, Henley D, 1989, Public Sector Accounting and Financial Control, Chapman and Hall, Third Edition, Melbourne
Peters B Guy, 2007, Performance-Based Accountability, Public Sector Governance and Accountability Series, Edited Anwar Shah, The World Bank, Washington DC, pp 15-32
Rue W Leslie and Byars L Lloyd, 2000, Management Skills and Application, Eight Edition, Irwin Mc Graw Hill, Boston
Saudagaran, M. Shahrokh and Diga G Joselito, 2000. The Institutional Environment of Financial Reporting Regulation in ASEAN, The International Journal of Accounting, Vol 35, Illinois, USA,
Sawabe, Naori, 2002, The Role of Accounting in Bank Regulation on the Eve of Japan’s Financial Crisis: A Failure of the New Capital Adequacy Regulation, Critical Perspective on Accounting, Elsevier Science Ltd, pp 397-430
Sawyer, J.E. (1992). "Goal and process clarity: Specification of Multiple Constructs of Role Ambiguity and a Structural Equation Model of Their Antecedents and Consequences." Journal of Applied Psychology 77: pp. 130-142
Sidik, Machfud, 2007. A New Perspective Of Intergovernmental Fiscal Relations, Lessons From Indonesia’s Experience, Edition 1st, PT Insan Muda Gemilang, Jakarta,
Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Cetakan II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Wilkinson W. J, 1989, Accounting Information Systems: essential Concepts and Application, John Wiley & Sons, Arizona State University, USA
Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Divisi Buku PT, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Article Metrics
Abstract view : 1638 timesPDF - 1060 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Jurusan Akuntansi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Universitas Lambung Mangkurat.
Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Telp. (0511) 3305116 - Email: [email protected]
This work is licensed under a International License.
Indexed by:
