ANALISIS KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Abstract
Penelitian ini membandingkan kualitas pelaporan keuangan daerah antara kabupaten dan kota di Indonesia. Kualitas pelaporan keuangan daerah diproksikan dengan opini audit dan tingkat pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Studi ini menggunakan populasi dari laporan keuangan pemerintahan daerah (yang berjumlah 392 kabupaten dan 92 kota) di Indonesia tahun 2011. Ini adalah studi kualitatif yang menggunakan metode analisis konten untuk memproses data. Analisis data dilakukan dengan membandingkan opini audit dan tingkat pengungkapan laporan keuangan antara pemerintahan kabupaten (pemkab) dengan pemerintahan kota (pemkot) serta menganalisisnya dengan kasus korupsi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kualitas pelaporan keuangan dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten lebih rendah daripada kota. Ini ditunjukkan oleh opini audit dan tingkat pengungkapan LKPD pemkab yang lebih rendah daripada LKPD pemkot, dan kasus korupsi yang lebih banyak terjadi di pemkab daripada di pemkot.
Kata kunci: Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah, Kualitas Pelaporan Keuangan, Tingkat Pengungkapan, Opini Audit dan Kasus Korupsi.
Full Text:
PDFReferences
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2012. BPK RI, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2013. BPK RI, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,” BPK RI, Jakarta.
Farber, D. 2005. Restoring trust after fraud: does corporate governance matter?.The Accounting Review, 80(2), pp. 539-561.
Gerring, John., Strom Thacker. 2004. Political Institutions and Corruption: The Role of Unitarism and Parliamentarism.” Cambridge University Press.
Hartati, Yenni. 2011. Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Study Kabupaten Padang Pariaman & Kota Pariaman), Jurnal Universitas Andalas, Padang.
Holsti, Ole. R. 1969. Content Analysis. Journal of University of British Columbia.
Indonesia Corruption Watch.“Tren Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, artikel diakses pada 25 Juli 2013 dari http://www.slideshare.net/samueletc/tren-penegakan-hukum-kasus-korupsi-2011
KPK.Statistik Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan. http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan. Diakses tanggal 25 September 2014.
Liestiani, Annisa. 2008. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota di Indonesia. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Persons. O. S. 2005. The Relation Between the New Corporate Governance Rules and the Likelihood of Financial Statement Fraud. Revewof Accounting & Finance, Vol.4, No.2: 125-148.
Pomeroy, B. & Thornton D.B. 2010. Meta-analysis and the Accounting Literature: The Case of Audit Committee Independence and Financial Reporting Quality, European Accounting Review, 17, 305-330.
Purnomo, Rinaldi, Damayanti. 2007. Memerangi Korupsi DPRD: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah. Penelitian Bank Dunia.
Rini, Adhariani Sarah dan Hepi Prayudiawan. 2014. Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. Makalah Konferensi Regional Akuntansi Tanggal 20-21 Mei 2014 di Surabaya.
Santoso, Pambelum. 2010. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud”, Jurnal Universitas Parahyangan, Bandung.
UU No.31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Wahyu Setiawan. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Indonesia. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Article Metrics
Abstract view : 512 timesPDF - 1382 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Jurusan Akuntansi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Universitas Lambung Mangkurat.
Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Telp. (0511) 3305116 - Email: [email protected]
This work is licensed under a International License.
Indexed by:
