IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM KOTA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA KENDARI (Studi di Kota Kendari)

Zulfikar Putera

Abstract


The implementation of Kendari City Minimum Wage has not gone well, there is no regulation that can accommodate the interests of workers and companies, the interpretation that minimum wages are basic wages and other benefits wages need to be continued that the minimum wage is the basic wage other than the wages of other benefits

Keyword : Minimum Wage, Welfare

Full Text:

PDF

References


Agusmidah, dkk, 2012, Bab-bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia, Pustaka Larasan, Jakarta

-----------------------, 2006, Politik Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Disertasi, SPS USU, Medan.

Aloysius Uwiyono, Implikasi Undang-Undang Ketenaagakerjaan UU No.13 Tahun 2003

Anonimus, 2001, Keputusan Menteri No. Kep-78/MEN/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep 150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Ulang Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Bakti, dan Ganti Kerugian di Perusahaan, Depnaker, Jakarta

Asyhadie, Zaeni, 2007, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Raja Grafinda Persada, Jakarta

Baiquni, 1995, Debat Publik Menuju Demokratisasi Kebijakan, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada.

Eggy Sudjana, 2005, Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia,Renaissan, Jakarta

Esmi Warasih, 1981, Hukum dalam Perspektif Sosial Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum, Alumni, Bandung. hal.124

Erni R. Ernawan 2007, Business Ethics, Alfabeta, Bandung. hal 69

Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Handoko dan Hani, 2001, Tujuan Sistem Pengupahan. hal.157

Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Thn.2003, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 119

Heidjrachman R dan Suad Husnan, 2002, Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Upah. hal. 139-140

Hendrani, 2002, Implementasi Penetapan Upah Minimum.

Heru Nugroho, 2001, Negara, Pasar dan Keadilan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 202

Imam Soepomo,1999, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta

Indonesia Legal Center Publishing, 2008, Upah dan Pesangon, Jakarta

Jaka Sriyana, 2001, UMP Naik Produktivitas Naik, Kedaulatan Rakyat.

John Rawls, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Khakim, Abdul. 2006, Aspek Hukum Pengupahan. Bandung, Citra Aditya Bakti

Komaruddin, 2013, Pemberian Upah dan Kesejahteraan Buruh, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 136.

M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung

Nasution, Bahder Johan, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat bagi Pekerja, Mandar Maju, Bandung

Sadono Sukirno, 2000, Pengertian Upah

Sentanoe Kertonegoro, 2001, Teori Pengupahan, Hukum dan Manajemen. hal. 28-29

Setyodarmojo, 2000, Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Airlangga University Press, Surabaya. hal.192

Sumarsono, 2009, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

---------------, 2003, Defenisi Upah.

Suryahadi dkk, 2003, Kebijakan Upah Minimum di Indonesia. hal. 29-50

Sutanto, 2003, Hubungan Industrial dalam Praktek Dilengkapi dengan Pendekatan Teori. Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta. hal.212-213

Suwarto, Prinsip-prinsip Dasar Hubungan Industrial, Lembaga Penelitian SMERU, No. 03,JulSept/2002.

SMERU, 2002, Upah Minimum Sebuah Kajian Tentang Dampaknya Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja di masa Krisis. Jakarta

Soedarjadi, 2009, Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha , Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hal.77

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Kajawali, Jakarta, hal.5

Solichin Abdul Wahab, 2001, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Hal.72-78

Tjiptoherijanto, 2002, Evaluasi Tingkat Upah Minimum

Van Meter dan Van Horn, 2006, Pengertian Iplementasi. hal.65

Wibawa, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal.54

Wullur, 2009, Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat, Grasindo, Jakarta. hal.13

Yudha Pandu, 2006, Peraturan Perundang-undangan Upah dan Pesangon, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta

Zainal Asikin, 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Pengertian, Sifat dan Hakekat Hukum Perburuhan), Radja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep/ 226/ MEN/2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/ MEN/ 1999 tentang Upah dan peraturan-peraturan lainnya

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 81 / 1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 86 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Kendari dan Upah MinimumSektoral Kota Kendari Tahun 2016




DOI: http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i2.7555

Article Metrics

Abstract view : 731 times
PDF - 597 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan

KERJASAMA DENGAN 

 

Diindeks oleh:

 



Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan oleh  Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan ULM dilisensikan dengan  Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 .  

Penghitung Bendera