SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG DAN PT ADARO INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Kadarisman Kadarisman, Budi Suryadi, asmu'i asmu'i

Abstract


Latar belakang permasalahan tentang sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupatenñ Tabalong dalam bidang ekonomi adalah kurangnya realisasi program dari CSR PT Adaro Indonesia. Dari aspek sosial adalah perluasan areal tambangnya yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Sedangkan dari aspek lingkungan sejumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelasanaan program CSR di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode penyajian data secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan narasumber secara purposive. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data  kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara lengkap  aktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupatenñ Tabalong dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi. Pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR meliputi program pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses koordinasi dilakukan melalui pertemuan untuk melakukan pembahasan program berdasarkan hasil pendataan dan daftar usulan yang ada. Adapun hasil-hasil koordinasi tersebut telah menetapkan beberapa program diantaranya adalah pembinaan UMKM mereka dilatih bikin packaging, branding, permodalan dan akses internet. Dalam bidang lingkungan adalah sekolah adiwiyata, bank sampah dan kampung iklim. Sedangkan untuk kegiatan komunikasi dilakukan melalui forum pertemuan bersama guna membahas beberpa program program CSR di Kabupaten Tabalong baik program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk meningkatkan sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupatenñ Tabalong disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk menerbitkan suatu kebijakan khusus sebagai pedoman dan petunjuk teknis yang mewajibkan perusahaan untuk mengkonsultasikan rencana program program CSRdi Kabupaten Tabalong.

Kata Kunci : Sinergitas, Pelaksanaan Pelaksanaan Program CSR.


References


Ani Sri Rahayu, 2017. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Malang: Sinar Grafika

Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009. Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013. CSR (Corporate Sosial Responsibility), Bandung: Penerbit Rekayasa Sains

Budimanta, Arif Prasetijo, dan Bambang Rudito. 2005. “Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia”.ICSD. Diakses pada tanggal 20 Februari.2021.

Busthanul Arifin dan Didik J. Rachbini, 2011. Ekonomi Politik Dan Kebijakan Publik, Jakarta:Grasindo

Busyra Azheri, 2012. Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory, Jakarta : Rajawali Pers

Detania Sukarja & Bismar Nasution, 2018. “A Decade of Regulation Corporate Social Responsibility in Indonesia”, (Makalah yang disampaikan dalam Asian Law Institute Conference ke 16 di Seoul National University, tanggal 10-11 Mei)

Finalia, 2014. Tesis. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility)”, Bandung : UKM

Firdausy Carunia Mulya, 2008, Dimensi Manusia Dalam Pembanguna Berkelanjutan, Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Hudiyanto, 2004. Ekonomi Politik, Jakarta: Bumi Aksara

Irawan Soejito, 2019 Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.

Kartasasmita. 2004. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan. Jakarta : Cidesindo.

M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156). http://journal.unair.ac.id/ KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138- category-8.html.

Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Makassar: PT Raja Grafindo Persada

Mulyana, 2018. Sinergitas Dan Kemitraan Perencanaan Program https://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/sinergitas-dan-kemitraan-perencanaan-program. Diakses pada tanggal 20 Februari.2021.

Mutmainnah, Sri Hartono, Eviantiwi Kusumaningtyas Sugianto, 2011. Model Peningkatan Return Saham dan Kinerja Keuangan Melalui Corporate Social Resposibility dan Good Corporate Governance di Bursa Efek Indonesia, (Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, April)

Ordóñez, C; P. N. Duinker. 2010. Interpreting Sustainability for Urban Forests, Jurnal Canada. Vol 2 hal 124-127, http://www.mdpi.com/2071- 1050/2/6/1510 Diakses pada tanggal 20 Februari.2021.

Otto Soemarwoto, 2004, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, Penerbit Djambatan.

Portes, R. & Rey. 2006. The Determinants of Cross-Border Equity Flows. Journal of international Economics

Rahmawati, Triana dkk. 2014. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya dengan Vol 2, No 4 (641 -647 ). http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index. php/jap/ article/view/435.

Riyadi. 2005. Pembangunan Dasar-Dasar Dan Pengertiannya. Surabaya : Usaha Nasional.

Sali Susiana, 2015. Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan, Jakarta: Diterbitkan P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika

Salim, E. 2003, Makalah untuk Pertemuan Hukum oleh BPHN tanggal 15 Juli 2003 di Bali

Siagian, P. Sondang. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta.

Sinyo Harry Sarundajang, 2009. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sofyandi dan Garniwa. 2017. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sudarmadji, 2008, Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah.

Sukirno. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Tikson, T Deddy, dkk. 2004. Evaluasi Pembangunan Pasca Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan, Kerjasama Bappeda Propinsi Sulsel dengan Lembaga Penelitian Unhas, Makassar

Ulber Silalahi. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama




DOI: https://doi.org/10.20527/jpp.v4i1.5192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

  

 

 

 

Web Analytics

Flag Counter