PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MELALUI ANEKA USAHA KEHUTANAN (Studi di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang) Community Development Forest Approximately Planning Through Various Forestry Business (Studies in Malang Regency Forest Service)

Hari Wijayanto, Agus Suryono, Tjahjanulin Domai

Abstract


Kemiskinan masyarakat sekitar hutan menjadi pemasalahan bagi ekosistem lahan dan hutan. Eksploitasi untuk mencukupi masalah ekonomi berdampak pada kerusakan lingkungan. Pemberdayaan mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak lingkungan. Aneka usaha kehutanan merupakan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan mengolah secara tepat hasil lahan dan hutan dengan memberi nilai tambah ekonomis. Perencanaan kegiatan aneka usaha kehutanan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan penting dilakukan untuk pengembangan usaha menjadi maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan. Hasil penelitian ini menunjukkan proses perencanaan aneka usaha kehutanan sebagai usaha memberdayaan masyarakat sekitar hutan masih kurang maksimal. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah pendekatan politis, teknokratis dan top-down.

 

Kata Kunci: Perencanaan, Pemberdayaan, dan Aneka Usaha Kehutanan.


Full Text:

PDF

References


Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta, Pembaruan.

Ardilah, Muhammad Reza. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hutan Rakyat dalam Pemeliharaan Kelestarian Hutan. Jurnal Perspektif Sosiologi [Internet]. Diunduh dari: http://jurnal.usu.ac.id/index.php/persos/article/view/2920. Diunduh pada tanggal 16 Oktober 2013.

Awang, San Afri. 2004. Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. Yogyakarta, Bigraf Publishing.

_____________. 2008. Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Deliberative (Sekolah Riset) KTM 605: Bahan Ajar Program Studi Ilmu Kehutanan (PSIK). Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2013a. Data Kejadian Bencana Banjir [Internet]. Diunduh dari http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbencana/data/databanjirall.php. Diunduh pada tanggal 15 Mei 2013.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2013b. Data Kejadian Bencana Tanah Longsor [Internet]. Diunduh dari http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbencana/data/datalongsorall.php. Diunduh pada tanggal 15 Mei 2013.

Budiman, Ahmad. 1991. Studi Diagnosa Permasalahan Interaksi Masyarakat dan Hutan di Taman Nasional Baluran [Internet]. IPB. Diunduh dari : http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/25249/prosiding_seminar_III_hasil_penelitian_perhutanan-20.pdf?sequence=1. Diunduh pada tanggal 10 Juni 2013.

Haluan, Harian. 2010. Musrenbang Dinilai Tidak Penting Lagi. [Internet]. Diunduh dari http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Amusrenbang-dinilai-tak-penting-lagi&Itemid=89. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2013.

Harahap, Erni Febriana. 2012. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tanggung dan Mandiri.” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan [Internet], 3 (2): pp. 78-96. Diunduh dari : http://jurnal.unitas-pdg.ac.id/files/31/Jurnal%20Manajemen/Vol%203%20Mei%202012/5.Erni%20Febrina%20Harrahap-Pemberdayaan%20Masyarakat%20Dlm%20Bid.%20Ekonomi.pdf. Diunduh pada tanggal 2 Juni 2013.

Kasmudjo. 2011.Hasil Hutan Non Kayu: Suatu Pengantar Klasifikasi, Potensi, Pemungutan, Pengolahan, Kualitas dan Kegunaan. Yogyakarta, Cakrawala Media.

Pemberdayaan, WG. 2009. Ekonomi Desa Meningkat dengan Model Desa Konservasi (MDK) [Internet]. Diunduh dari http://wgpemberdayaan.org/desa-konservasi/ekonomi-desa-meningkat-dengan-model-desa-konservasi-mdk. Diunduh pada tanggal 11 November 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Riyadi. Dedy Supriyadi Bratasumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Soemarmo. 2006. Model Perencanaan Sumber Daya Hutan untuk Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat. Malang, Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.

Solopos, 2013. Pengrajin Sangkar Burung Sragen Kesulitan Bambu. [Internet]. Diunduh dari: http://www.solopos.com/2013/07/07/perajin-sangkar-burung-sragen-kesulitan-bambu-423286. Diunduh pada tanggal 19 Desember 2013.

Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung, Alfabeta.

Syafrudin, Ateng. 1993. Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah. Bandung, Penerbit Mandar Maju.

Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaa Pembangunan Wilayah. Jakarta, Bumi Aksara.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Wrihatnolo, Randi R., Riant Nugroho D.. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta. PT Elex Komputindo – Kelompok Gramedia.




DOI: http://dx.doi.org/10.20527/jht.v2i1.1608

Article Metrics

Abstract view : 5071 times
PDF - 2471 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.