Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2020
Abstract
This study aims to determine the classification of government financial performance and the effect of economic growth and the number of taxpayers on the government's financial performance of the Banjar Regency Government in 2015-2020. The analytical method analyzes local government financial performance and multiple linear regression. The results showed that the classification of the financial performance of the Banjar Regency government in 2015-2020, on average, was in the medium category. In multiple linear regression analysis, it is known that economic growth and the number of taxpayers affect the financial performance of the Banjar Regency government. This shows that there needs to be an effort by the government to improve financial performance by taking policies that can improve the financial performance of local governmentslocally.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Azhari, M., Zulfa, A., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Manajemen Indonesia, 5(1), 8194.
Badrudin, R. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Jumingan. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, 1(2), 2234. https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam
Pangalila, M. R. (2014). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP Dan Disclaimer Yang Ada Di Sulut. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen, 2(4), 111. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/5880/5413
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi, (2019).
Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar (3rd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, 1(2), 109124.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemrintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (2004).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
DOI: https://doi.org/10.20527/jiep.v6i1.8952
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.