Pengelolaan Prioritas Belanja Dana Desa Abung Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jepriansyah Jepriansyah, Muhammad Saleh

Abstract


This research aims to see the criteria for determining village fund spending in Abung Village and how the priority of Abung Village fund spending is Hulu Sungai Tengah Regency. Respondents in this study were six people who influenced the determination of village funds. This study uses the Analytical Hierarchy Process method. So the results obtained in this study are alternative criteria for the Village Potential RPJMDes and Village Problems influencing spending priorities. This shows the alternative criteria for selecting priority expenditure priorities for Village development, Village development empowerment 37.28%, Village development 36.80%, community development 18.92%, and Village administration 7%. It can be concluded that the most dominant in the research that has been done is Empowerment of Village Community Development worth 37,28%

Keywords


Priority; Village Expenditure; AHP Method

Full Text:

PDF

References


Apriliana, Riska (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/Riska Apriliana

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 20 Oktober

Firdaus, I. H., Abdillah, G., & Renaldi, F. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016), 2016(Sentika), 440445. https://doi.org/10.1111/gcb.13996

Firdaus, M., Harmini, & M.A, F. (2011). Aplikasi Metode Kuantitatif Untuk Manajemen Dan Bisnis. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.

Hafid, Risma (2017). Pemanfaatan Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Tangkep Tahun 2016. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/SKRIPSI RISMA 135

Kessa, Wahyudin. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.

Rosalina, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/ 1209-2377-1-SM

Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008.




DOI: https://doi.org/10.20527/jiep.v6i1.8962

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.