ANALISIS NILAI DEPLESI DARI PRODUKSI HASIL HUTAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

Aulia Rahmah, M Anshar Nur

Abstract


This research aims to analyze development of depletion value, PSDH revenue, and comparison of depletion value with PSDH from production of forest products in Tanah Laut Regency. Data collection techniques are documentation from previous research, online, and instansional surveys. Data is processed by mathematical calculations using depletion formula, then compared to PSDH revenue. 

The result of research showed that  ups and downs depletion value were depending on volume of  round wood. Depletion per unit of round wood production of natural forests is bigger than plantation forests. Realization of PSDH received by Tanah Laut Regency is smaller than PSDH that should be accepted which is about  28,73 percent. Depletion value of rounded wood is bigger than PSDH value was received. PSDH value is only 1,55 percent of  total round wood depletion (Rp. 40.427.004.997,70).

Keywords: Sustainable Development, Forest Resources, Depletion, PSDH, Tanah Laut.

Full Text:

PDF

References


Abdullah, M. dkk. (2015). Tata Kelola Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan. Jakarta Selatan: PWYP.

Astana, S. dkk. (2014). Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan terhadap Laba Pemegang Konsesi Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Studi Kasus Hutan Alam Produksi di Kalimantan Timur Indonesia. Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan , 251-264.

Astana, S. dkk. (2015). Menaikkan PNBP Sektor Kehutanan Tanpa Kebijakan Kenaikan Tarif PSDH dan DR. Puspijak , 1-8.

Djamil, I. dkk. (2018). Analisis Kebijakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) di Provinsi Sulawesi Tengah. Mitra Sains , 19-30.

Effendie. (2016). Ekonomi Lingkungan Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek. Yogyakarta: STIM YKPN.

Hersaputri, L. D. & Santoso, E. B. (2017). Estimasi Deplesi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur. Jurnal Teknik ITS , 443-446.

Indonesia, R. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Indonesia, R. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Indonesia, R. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Presiden RI.

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Republik Indonesia.

MENHUT. (2014). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan. Jakarta: PERMENHUT.

MENKEU. (2004). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari SDA Sektor Kehutanan. Jakarta: KEMENKEU.

MENLHK. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Jakarta: PERMENLHK.

Nur, M. A. dkk. (2018). Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau). Jurnal Ecoplan , 52-64.

Ratnaningsih, M. dkk. (2006). PDRB Hijau (Produk Domestik Regional Bruto) Hijau. Yogyakarta: BPFE.

Redi, A. (2014). Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Suparmoko, M. (2005). Neraca Sumberdaya Alam (Natural Resource Accounting). Yogyakarta: BPFE.

Suparmoko, M. (2006). Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Konsep, Metode Perhitungan, dan Aplikasi). Yogyakarta: BPFE.

Wanggai, R. N. (1998). Analisis Penerimaan Sektor Kehutanan Bidang Pengusahaan Hutan dan Deplesi Sumber Daya Hutan Propinsi Dati II Irian Jaya. Skripsi .

Yakin, A. (2015). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESDAL). Jakarta: Akademika Pressindo.




DOI: https://doi.org/10.20527/jiep.v3i1.2207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan



Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.