ANALISIS USAHA PENGOLAHAN TEMPE SKALA RUMAH TANGGA DI KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU (STUDI KASUS USAHA TEMPE MILIK BAPAK MACHLI)

Abstract

Hasil   pertanian   adalah   bagian   kedua   dalam kegiatan   agribisnis  setelah  bagian  produksi  pertanian.  Banyak petani yang tidak melakukan pengolahan hasil yang disebakan berbagai sebab, padahal petani menyadari bahwa proses pengolahan ini dianggap penting karena dapat meningkatkan nilai tambah, untuk tujuan komersial. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, menghitung besarnya biaya, penerimaan, dan keuntungan pada usaha pengolahan tempe milik Bapak Machli,  Menganalisis titik impas atau BEP pada usaha pengolahan tempe milik Bapak Machli, mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam usaha pengolahan tempe milik Bapak Machli. Dari penelitian didapat hasil yang menunjukkan biaya total yang di keluarkan pengusaha selama 1 bulan pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 15.749.281,-  dengan penerimaan total Rp 23. 300.000,- dengan keuntungan Rp 7.550.719,-. Titik impas (Break Event Point) pada usaha pengolahan tempe kedelai milik Bapak Machli untuk kemasan bulat tercapai pada produksi hari ke-7 dan untuk kemasan balok tercapai pada produksi hari ke-7  sedangkan untuk kemasan lonjor  tercapai pada produksi hari ke-7 dengan produksi minimal untuk kemasan bulat sebesar 1.272  bungkus dan kemasan balok  sebesar  1.018 sedangkan kemasan lonjor sebesar 127, serta jumlah penjualan untuk kemasan bulat sebesar Rp 5.087.603,- dan untuk kemasan balok sebesar Rp 5.087.603,- serta kemasan lojor sebesar Rp 5.087.603,- Permasalahan yang di hadapi oleh usaha pengolahan tempe milik Bapak Machli ini yaitu harga kacang kedelai yang berfluktuasi dan produk sisa yang tidak di perhitungkan, tidak adanya merek produk karena pemilik tidak terlalu memahami prosedur dalam pembuatan merek. Permasalahan lainnya adalah usaha ini tidak pernah mengajukan proposal pengajuan dana atau penambahan dana untuk usaha dalam sekala besar karena pemilik usaha tidak pernah mendapatkan pelatihan dalam pembuatan proposal sehingga pengusaha tidak dapat membuat proposal untuk permohonan dana kepada dinas yang terkait dalam UMKM.