PROGRAM PEMERINTAH DALAM KETERSEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA BANJARMASIN
Abstract
Kota Banjarmasin sebagai kota yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini juga mempengaruhi kebutuhan primer penduduk seperti rumah atau tempat tinggal yang harus dimiliki oleh setiap keluarga untuk melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan akan tempat tinggal otomatis mengalami peningkatan sebab jumlah kebutuhan penerimaan sejalan dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Banjarmasin, berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan penduduknya. Masyarkat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam kaitannya dengan pembangunan didefenisikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 sebagai masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah maka dalam artikel ini bertujuan membahas perkembangan penyediaan Perumahan Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berupa penggambaran fenomena yang ada melalui studi kepustakaan dan di dukung dengan data sekunder
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agus, F., Fanny, S., & Muliana, R. (2020). Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kecamatan Tenayan Raya). JURNAL SAINTIS, 20(02), 101-109.
Agustriana, D. Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog Perumahan).
Budiharjo. (2009). Perumahan dan Permukiman di Indonesia. PT Almuni, Bandung.
Dharoko. (1993). Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pada Lingkungan Permukiman di Wilayah Kota Palu. http://www.academia.edu. Diakses pada tanggal 25 April 2022.
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. (2017). Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.
Direktorat Jenderal Perumahan. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024. Direktorat Jenderal Perumahan.
Ebekozien, A., Abdul-Aziz, A. R., & Jaafar, M. (2019). Housing finance inaccessibility for low-income earners in Malaysia: Factors and solutions. Habitat International, 87, 27–35.
Hutapea, J. (2010) Analisis Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Di Kota Medan (Studi Kasus : Kecamatan Medan Belawan). Skripsi Program Studi S1-Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
Jasrul, N. D., & Rarasati, A. D. (2022). Faktor-Faktor Paling Berpengaruh Terhadap Penyediaan Perumahan dan Aksesibilitas Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(1), 330-345.
Kamim, A. B. M., Amal, I., & Khandiq, M. R. (2019). Problematika Perumahan
Perkotaan di Kota Yogyakarta. Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi), 13(1), 34–54. Google Scholar.
Kurniasih, S. (2007). Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh Di Pertukangan Utara Jakarta Selatan. Jurnal. Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur.
Kurniati, N. (2014). Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Volume 1-No.1- Tahun 2014. Hal 78-100
Kusumastuti, D. (2015). Kajian terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi di sektor perumahan. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 541-557.
Lin, Y., Zhang, X., & Geertman, S. (2015). Toward smart governance and social sustainability for Chinese migrant communities. Journal of Cleaner Production, 107, 389–399. Google Scholar.
Lopulalan, J. E., & Leuwol, N. V. (2019). Perubahan Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Konsumen Perumahan Bersubsidi Sebagai Sasaran Program Pengadaan Perumahan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Sorong. Jurnal Akrab Juara, 4(4), 111-128.
Muta’ali, L., & Nugroho, A. R. (2019). Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa. Gadjah Mada University Press.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nugroho, A. R., Sari, Y. P., & Pangaribuan, A. N. (2021). Analisis Faktor Masyarakat Tetap Bertempat Tinggal Di Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Banjar. Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah), 1(2), 28–39.
Putranto, A. D. (2013). Pengembangan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Menjadi Rumah Sederhana Sehat Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Malang. Jurnal RUAS, Vol.11 No.2, Desember 2013, ISSN 1693-3702. Hal. 61.
Ramadhan, M. N., & Sebayang, A. F. (2022). Strategi Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Cilegon. In Bandung Conference Series: Economics Studies (Vol. 2, No. 1).
Ramadhani, M. M. (2021). Peran Humas Pemerintah Kota Banjarbaru Dalam Sosialisasi Penyediaan Perumahaan Bersubsidi Di Kota Banjarbaru. Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2).
Saputra, S. A., Artiningsih, D. W., & Santi, A. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Rumah Bersubsidi Pada Pt. Berkah Ayah Bunda Banjarmasin.
Shofwan, M., Nugroho, A. R., Prasakti, Y., Fitria, N. N., & Azmi, L. (2021). Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Tradisional Kampung Air Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin. Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah), 2(2), 79–90.
Sodikin, S. (2019). Batas Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 13(2), 209-228.
Soedarsono. (1986). Landasan Peraturan Perundangan Bidang Perumahan dan Permukiman, Di dalam Djemabut B, editor. Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sugiarto. (1993). Aspek-aspek Tata Ruang dan Penataan Permukiman di Daerah Aliran Sungai Brantas Kotamadya Malang, Unibraw, Malang.
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
Sunarti, S., Yuliastuti, N., & Indriastjario, I. (2018). Kolaborasi Stakeholder dalam Penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Salatiga. Tata Loka, 20(4), 455-471.
Suparno, S. M., & Marlina, E. (2005). Perencanaan dan Pengembangan Perumahan. Andi Offset. Yogyakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Waluyo, D., Hidayat, N., Amin, N., Nuraini, R., Putra, R. M., & Yansah, A. W. (2019). Perjalanan lima tahun program sejuta rumah (D. A. Soeranto & D. Rukmana, Eds.). Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum.
Whitney, F. L. (1960). The Elements of Resert.Asian Eds. Osaka: Overseas Book Co.
Yudohusodo, S. (1991). Rumah untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sarimah. (2016). Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamaatan Galang Kota Batam. (Bachelor), Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/03/jurnal-sarimah.pdf. Dikakses pada 14 Juni 2022.
DOI: https://doi.org/10.20527/jgp.v3i1.5326
Refbacks
- There are currently no refbacks.
JGP (Jurnal Geografika: Geografi Lingkungan Lahan Basah) di Indeks Oleh :
 |  |  |  |
 |  |  |  |